Website DP3AP2KB Sumatera Barat e-mail : dpppa@sumbarprov.go.id
Pengumuman

Bersama Wagub, DP3AP2KB Sumbar Gelar Audiensi ke Kementerian PPPA RI


22 Juni 2022 08:33:46 WIB
15 Hits
Bersama Wagub, DP3AP2KB  Sumbar Gelar Audiensi ke Kementerian PPPA RI

Bersama Wagub, DP3AP2KB Sumbar Gelar Audiensi ke Kementerian PPPA RI

Berdasarkan ketentuan pasal 59 Undang-Undang 35 Tahun 2014  tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanahkan 15 Kategori anak yang harus diberikan  perlindungan khusus oleh Negara salah satunya yaitu anak Korban Jaringan Terorisme.
Anak korban Jaringan terorisme perlu mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui Edukasi tentang pendidikan ideologi dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan sosial.
Terkait hal tersebut Wakil Gubernur Sumbar Bapak  Audy Joinaldy bersama Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Sumbar  Dra.Gemala Ranti, M.Si, bersama Kabid PHPA dan Kepala UPTD PPPA Provinsi Sumbar,  melakukan Audiensi ke Kementerian PPPA RI  Deputi Bidang Perlindungan Khusus  Anak Jakarta,  yang diterima langsung oleh Bapak Sesmen DR.Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M. ikut hadir dalam pertemuan tersebut  Kadis  DALDUK P3AP2KB Kota Bukittinggi,  Kadis Dinas Sosial P3A P2KB Kabupaten Tanah Datar, Sekdis PPPA Kota Payakumbuh  dan Sekdis Dinas Sosial P3AP2KB Kab Dharnasraya .
Dalam sambutannya Wakil Gubernur Sumbar menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar terus mewaspadai berbagai hal yang dapat mengancam terjadinya terorisme, anak-anak merupakan kelompok rentan yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan paham radikalisne, kita harus berupaya menyelamatkan anak-anak dari ancaman jaringan terorisme  melalui penanaman nilai nilai nasionalisme, ideologi Pancasila, karakter dan budi pekerti,  pengetahuan  keagamaan, edukasi tentang wawasan  dan nilai-nilai Luhur.  Wakil Gubernur Sumbar  berharap ke depan ada program inovatif terkait perlindungan Perempuan dan anak  berbasis Nagari seperti Nagari Ramah Anak dan Nagari Perempuan Berdaya. Sehingga kasus terkait perempuan dan anak dapat ditekan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh  Deputi PM dan SAM dan beberapa org Asdep dari Deputi terkait.