Website DP3AP2KB Sumatera Barat e-mail : dpppa@sumbarprov.go.id
Pengumuman

GDPK


17 Januari 2022 10:02:18 WIB
484 Hits
GDPK

GDPK

TAHUN

2019 - 2039

 

 

 

 

 

 

AS

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI SUMATERA BARAT

 

 

BAGIAN I

 

BAB I PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang Penyusunan.

 

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pada tingkat pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah provinsi Sumatera Barat meliputi; 1). penetapan kebijakan daerah; 2). memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3). memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; 4). sosialisasi, advokasi, dan koordinasi. Pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

 

Namun demikian, permasalahan kependudukan yang saat ini sedang berkembang menjadikan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 menjadi lebih berat. Beberapa permasalahan kependudukan di Provinsi Sumatera Barat yang harus segera ditangani antara lain kuantitas penduduk yang relatif tinggi, kualitas penduduk belum sesuai harapan, persebaran penduduk belum proporsional, banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai kurang optimalnya pemberdayaan keluarga, dan administrasi kependudukan belum tertib.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 71,73 di tahun 2018 angka ini meningkat sebesar 0,49 poin dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 71,24 bertengger diperingkat sembilan nasional. IPM sendiri merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun kualitas manusianya.

Ada 4 (empat) hal yang dijadikan sebagai komponen pembentuk IPM didaerah. Keempat hal tersebut adalah 1). angka harapan hidup, 2). pengeluaran perkapita pertahun, 3). harapan lama sekolah, dan 4). rata-rata lama sekolah. Berdasarkan hasil pengukuran IPM di Sumatera Barat, angka harapan hidup tahun 2018 di Sumatera Barat yakni 69,01 tahun, harapan lama sekolah 13,95 tahun, dan rata-rata lama sekolah 8,76 tahun, sedangkan pengeluaran perkapita pertahun oleh penduduk Sumatera Barat Rp.10,638 juta. Tren IPM di Sumatera Barat terus naik sejak 2014 - 2018, IPM dan rata-rata tambah 0,59 persen pertahun, namun demikian masih terdapat 8 provinsi lain yang memiliki IPM lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan penduduk di Provinsi Sumatera Barat juga terkait dengan tingkat persebaran penduduk yang belum merata. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kepadatan penduduk dimana mayoritas penduduk Sumatera Barat berada di daerah perkotaan seperti Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Padang, keempat daerah tersebut tingkat kepadatan penduduk telah mencapai ribuan per km². Kondisi kepadatan penduduk demikian berkonsekuensi kepada berbagai masalah sosial yang timbul.

Permasalahan lain dari kependudukan yang dihadapi pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah banyaknya masalah sosial lainnya yang dialami oleh penduduk. Berdasarkan data SDP2D Sumbar, hingga tahun 2018 tercatat beberapa masalah yang ada pada penduduk di Provinsi Sumatera Barat, diantaranya adalah fakir miskin, lanjut usia yang terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar hingga penderita gizi buruk/ stunting. Masalah yang dialami masyarakat tersebut sangat memiliki potensi masalah besar lainnya seperti tindakan menyimpang dan pelanggaran hukum apabila tidak dapat diatasi. Dengan keterbatasan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi hal tersebut diperlukan kerjasama peran aktif masyarakat dalam menjaga kualitas keluarga sehingga menjadi solusi yang dapat dilakukan.

 

Dalam menciptakan tertib adminstrasi kependudukan di Sumatera Barat, kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hal  yang mestinya disadari oleh masyarakat. Dari

5.519.245 penduduk Sumatera Barat (DKB II/2018) masih terdapat 5,02 % dari wajib KTP yang belum memiliki KTP elektronik dan mesti kita capai hinngga kepemilikan mencapai 100%. Sedangkan indikator lain yang menunjukkan kurang tertibnya dokumen kependudukan dapat dilihat dari masih kurangnya kepemilikan akta kelahiran anak usia 0- 18 tahun di Sumatera Barat yang baru mencapai 86,03% (Kondisi Mei 2019).

Untuk mengatasi berbagai masalah kependudukan di Provinsi Sumatera Barat yang demikian kompleks, serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014, perlu dibuat Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat. Grand design ini dapat dijadikan langkah awal dan panduan guna mencipatakan masyarakat Sumatera Barat yang berkuliatas dan memiliki daya saing.

 

 

1.1.Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, Pasal 33, dan Pasal 34).
  2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
  3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
  4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
  5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.
  8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
  9. Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
  10. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
  11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  13. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  14. Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
  15. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  16. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

 

  1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
  2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disablitas.
  4. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2010 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
  5. Peraturan Presiden No. 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
  6. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  7. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan.
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah No.6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

 

1.2.Maksud dan Tujuan

 

Maksud dari penulisan Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah sebagai pedoman penentuan program kegiatan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang terkait dengan pembangunan kependudukan.

Sedangkan tujuan dari adanya Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah sebagai salah satu pedoman untuk pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun untuk tahun 2019-2039, yang diharapkan:

  1. Penduduk tumbuh seimbang.
  2. Manusia Sumatera Barat yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
  3. Keluarga Sumatera Barat yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni.
  4. Keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya

 

1.3.Ruang lingkup.

 

Grand Design Pembangunan Kependudukan Sumatera Barat ini, mencakup gambaran tentang ciri-ciri kependudukan Sumatera Barat dengan segala aspek yang terkait didalamnya baik kondisi terkini dan yang akan datang, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan, yang meliputi :

  1. Kuantitas penduduk, meliputi jumlah penduduk menurut struktur umur, usia sekolah, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama dan kepercayaan dan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin, kelahiran, dan kematian;
  2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
  3. Pembangunan Keluarga, meliputi jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga, status hubungan dengan kepala keluarga, karateristik kepala keluarga menurut umur, jenis kelamin, status kawin, pendidikan dan menurut status bekerja;
  4. Persebaran dan Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi;
  5. Sistem Informasi kependudukan, terhadap kepemilikan dokumen kependudukan meliputi kepemilikan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kepemilikan akta yakni akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan kepemilikan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak serta peristiwa penting lainnya.

 

1.4.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

  1. Latar belakang penyusunan
  2. Dasar Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Ruang lingkup
  5. Sistematika Penulisan
  6. Pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam GDPK

 

 

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

  1. Letak Geografis Daerah
  2. Potensi Ekonomi Daerah
  3. Komponen Kependudukan
    1. Kuantitas
    2. Kualitas
    3. Mobilitas
    4. Keluarga
    5. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

 

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

  1. Neraca Keuangan Daerah
  2. Alokasi Bidang Kesehatan
  3. Alokasi Bidang Pendidikan
  4. Alokasi Belanja Seluruh SKPD

 

 

BAB IV IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI

  1. Masalah dan Solusi Kuantitas Penduduk
  2. Masalah dan Solusi Kualitas Penduduk
  3. Masalah dan Solusi Persebaran dan Mobilitas Penduduk
  4. Masalah dan Solusi Pembangunan Keluarga
  5. Masalah dan Solusi Database dan Informasi Kependudukan

 

 

BAB V ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

  1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk
  2. Roadmap Pembangunan Kualitas Penduduk
  3. Roadmap Penataan Persebaran dan Mobilitas Kependudukan
  4. Roadmap Pembangunan Keluarga
  5. Roadmap Pengembangan Manajemen Database dan Informasi Kependudukan

 

 

BAB VI PENUTUP

 

1.5. Pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam GDPK

 

 

  1. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi,sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
  2. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
  3. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
  4. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian kecerdasan, sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup

 

layak. Kecerdasan sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

  1. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
  2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
  3. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
  4. Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai- niai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
  5. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antarangota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
  6. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
  7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
  8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang struktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  10. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas Administrasi Daerah.
  11. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
  12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.

 

  1. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
  2. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamt, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
  3. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
  4. Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
  6. Data adalah fakta yang ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam bentuk media.

 

 

 

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

 

2.1Letak Geografis Daerah;

  1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1Luas dan batas wilayah administrasi

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 98o36’-101o53’ Bujur Timur dan 0o54’ Lintang Utara sampai dengan 3o30’ Lintang Selatan, dengan luas daratan +42.297,30 Km2dan luas perairan (laut) +186.580 km2dengan panjang garis pantai wilayah daratan + 375 Km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai + 1.003 sehingga total garis pantai keseluruhan + 1.378 Km. Perairan laut ini memiliki 375 pulau-pulau besar dan kecil. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten dan 7 Kota) yang mempunyai 179 Kecamatan dengan 1.160 Kelurahan/Nagari, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Peta administrasi Provinsi Sumatera Barat seperti Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029

 

Sumatera Barat berdasarkan letak geografisnya tepat dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Karena itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,78˚C dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 86,67% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 994,69 mb. Pengaruh letak ini, maka menurut ketinggiannya, wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran

 

 

rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian

>3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30.41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha

(15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl

terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%), dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

 

2.1.1.2Letak dan Kondisi Geografis

Gambaran karakteristik daerah Kabupaten/Kota se Sumatrera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Karakteristik Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

 

NO

NAMA KAB/ KOTA

LUAS (KM2)

 

KONDISI/KAWASAN

JUMLAH KECAMATAN

NAGARI/ DESA/

KELURAHAN

 

GEOGRAFIS

 

 

 

Kabupaten Kep.   Mentawai   adalah   daerah

 

 

 

 

 

 

tertinggal yang terletak 82 mil laut di sebelah

 

 

 

 

 

 

Barat    Provinsi    Sumatera    Barat    yang

 

 

 

 

1

Kep.

Mentawai

 

6.011,35

merupakan gugusan pulau-pulau besar dan

kecil dengan jumlah pulau 98, 4 buah pulau

 

10

 

43

000 5’ LS – 030 30’ LS

970 30’ BT – 1000 30’ BT

 

 

 

besar (Sibeurt, Sipora, Pagai Utara & Pagai

 

 

 

 

 

 

Selatan) dan 2 buah pulau terluar (sibaru-baru

 

 

 

 

 

 

dan sinyaunyau)

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Pesisir selatan terletak di Selatan

 

 

 

 

 

 

Barat Prov. Sumatera Barat yang dilalui oleh

 

 

 

 

 

 

jalur Padang   Prov.   Sumbar   dengan   Kota

 

 

 

 

2

 

Pesisir Selatan

 

5.794,95

bengkulu,   topografi    memiliki   kemiringan

lereng antara 0% - >40% dengan pergunungan

 

15

 

182

00 59’ LS – 20 28’ LS

1090 19’ BT – 1010 18’ BT

 

 

 

setinggi 2.000 meter, juga memiliki Garis

 

 

 

 

 

 

Pantai sepanjang sekitar 234 Km yang memiliki

 

 

 

 

 

 

74 pulau-pulau kecil

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Solok   dibagian   dengan   Prov.

 

 

 

 

 

 

Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama

 

 

 

 

 

 

Padang Prov. Sumbar dengan Provinsi Jambi

 

 

 

 

 

 

(lintas tengah Sumatera) yang mempunyai

 

 

 

 

3

 

Solok

 

7.084,02

topografi   yang   bervariasi   berlembah2   dan

berbukit2 dengan ketinggian antara 329 mtr dpl sampai dengan 1.458 m dpl, Kabupaten Solok

 

14

 

74

 

00 31’ LS – 10 19’ LS

1000 27’ BT – 1010 15’ BT

 

 

 

juga memilki 1 buah Gunung Berapi yaitu

 

 

 

 

 

 

Gunung talang , serta memiliki beberapa danau

 

 

 

 

 

 

( D. Singkarak, D. Diatas, D. Dibawah, D.

 

 

 

 

 

 

Talang)

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Sijunjung terletak di bagian timur

 

 

 

 

4

 

Sijunjung

 

3.130,80

provinsi sumatera barat dilalui oleh jalur utama antara Prov. Riau dengan Prov. Jambi, topografi

Kabupaten sijunjung daerah yang berbukit-

 

8

 

62

 

00 18’ LS – 10 42’ LS

1000 42’ BT – 1000 52’ BT

 

 

 

bukit pada ketinggian antara 100 - 1.250 m dpl

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Tanah Datar terletak Bagian tengah

 

 

 

 

 

 

arah ke timur Prov. Sumbar yang dilalui oleh

 

 

 

 

5

 

Tanah Datar

 

1.336,00

jalur Padang Prov. Sumbar dengan Pekan Baru

Prov. Riau serta jalur2 yang menghubungkan

 

14

 

75

000 17” LS – 030 39” LS

1000 19” BT – 1000 51” BT

 

 

 

beberapa kabupaten, dengan topografi yang

 

 

 

 

 

 

datar,    bergelombang,    berbukit,    dengan

 

 

 

 

 

 

 

NO

NAMA KAB/ KOTA

LUAS (KM2)

 

KONDISI/KAWASAN

JUMLAH KECAMATAN

NAGARI/

DESA/ KELURAHAN

 

GEOGRAFIS

 

 

 

ketinggian antara 200 m dpl sampai dengan

1.000 mtr dpl, memiliki 3 buah gunung yaitu g. Merapi, G. Singalang, G. Sago, Tanah Datar memiliki Danau yaitu Danau Singkarak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Padang Pariaman

 

 

 

 

 

 

1.328,79

Kabupaten Padang Pariaman Yang terletak di Bagian Barat tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh 2 jalur utama yaitu Jalur yang menghubungkan antara Pekan Baru Provinsi Riau dengan Padang Provinsi Sumbar dan jalur yang menghubungkan Madina Prov. Sumatera Utara dengan Padang Sumatera Barat, Padang Pariaman memiliki 2 buah gunung (gunung tandikek dan Gunung Sago) dengan panjang garis pantai 60,0 km dan memiliki 2 buah Pulau

(Pulau Pieh dan Pulau Bando)

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

103

 

 

 

 

 

 

00 11” LS – 30 30’ LS

980 36’ BT – 1010 53’ BT

 

 

 

7

 

 

 

Agam

 

 

 

2.232,30

Kabupaten Agam pada bagian tengah Sumatera Barat dilalui jalur lintas tengahSumatera dan jalur lintas barat, Agam juga memiliki dua buah gugung (gunung merapi=2.891 mtr) dan (gunung singgalang=2.877 mtr), panjang garis

pantai 43 mtr dan 2 buah pulau

 

 

 

16

 

 

 

82

 

 

00 02” LS – 00 23’ LS

990 52’ BT – 1000 16’ BT

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Lima Puluh Kota

 

 

 

 

3.354,30

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di timur bagian utara Provinsi Simatera Barat yang dilalui jalur yang menghubungkan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat dengan kelerengan antara 0% /1 m - 40% >300 m dan memiliki 3 buah gunung ( Gunung Sago

=   2.261,   Gunung   Bungsu=1.253,   Gunung

Sanggul = 1.495,)

 

 

 

 

13

 

 

 

 

79

 

 

 

 

00 22” LS – 00 23’ LS

1000 16’ BT – 1000 51’ BT

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Pasaman

 

 

 

 

3.947,63

Kabupaten Pasaman terletak Paling Utara Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur lintas Medan- Prov. Sumut dengan Padang Prov. Sumbar dengan topografi ketinggian antara 50 m sampai dengan 2.240 meter yang memiliki 5 buah pegunungan (G. Ambun, G, Sigapuak, G.

Kalabu, G. Malenggang, G.Tambian)

 

 

 

 

12

 

 

 

 

37

 

 

 

0055” LS – 00 06’ LS

990 45’ BT – 1000 21’ BT

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Solok Selatan

 

 

 

 

 

 

3.346,20

Kabupaten Solok Selatan di bagian tengah paling selatan provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur Padang Prov. Sumbar dengan Kerinci Prov. Jambi, Kabupaten ini termasuk daerah tertinggal provinsi Sumatera Barat, yang memiliki topografi dengan ketinggian 350 - 430 meter d pl, dengan yang 60 % dari wilayah Solok Selatan berada pada kemiringan di atas 40 % yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor. Kabupaten Solok

Selatan masih merupakan daerah tertinggal.

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

00 43” LS – 010 43’ LS

1010 01’ BT – 1010 30’ BT

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Dharmasraya

 

 

 

 

2.961,13

Kabupaten Dharmasraya terletak di timur Sumatera Barat yang berjarak sekitar 196 km dari Ibukota Provinsi dan dilalui oleh jalur lintas Sumatera yang menghubungkan langsung Prov. Jambi-Prov. Sumbar Dharmasraya mempunyai topografi yang sebegian besar

landai antara 0%-40%.

 

 

 

 

11

 

 

 

 

52

 

 

 

00 47” LS – 30 42’ LS

1010 09’ BT – 1010 54’ BT

 

 

 

 

NO

NAMA KAB/ KOTA

LUAS (KM2)

 

KONDISI/KAWASAN

JUMLAH KECAMATAN

NAGARI/

DESA/ KELURAHAN

 

GEOGRAFIS

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Pasaman Barat

 

 

 

 

 

3.877,77

Kabupaten Pasaman Barat terletak di Utara Prov. Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Madina Prov. Sumut yang dilalui oleh Jalur yang menghubungkan Antara Madina Prov. Sumut dengan Padang prov. Sumbar, topografi Pasaman dengan ketinggian antara 0- 2.912 m (G. Malintang, G. Talamau). Kabupaten Pasaman Barat masih merupakan

daerah tertinggal.

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

00 30’ LS – 00 11’ LS

990 10’ BT – 1000 04’ BT

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Kota Padang

 

 

 

 

 

 

694,96

Kota Padang adalah Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Bagian Barat Prov. Sumatera Barat yang memiki 3 jalur utama arah Selatan ke Bengkulu, Arah Utara Medan dan Pekan Baru, Arah timur menuju Lintas Sumatera bagian tengah, topografi Kota Padang dengan kelerengan 0-40% dengan ketinggian 0 m dpl sampai dengan >1000 m dpl, dengan garis pantai + 84 Km dan mempunyai 19 pulau-

pulau kecil.

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

104

 

 

 

 

 

000 44’ LS – 010 08’ LS

1000 05’ BT – 1000 34’ BT

 

 

 

14

 

 

 

Kota Solok

 

 

 

57,64

Kota Solok mempunyai posisi yang strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dan Provinsi Jambi, serta dari Jakarta menuju Bukittinggi. Ketinggian Kota Solok berada pada 390 m dpl dengan

kelerengan 0 - > 45%.

 

 

 

2

 

 

 

13

 

 

00 32’ LS – 00 42’ LS

1000 32’ BT – 1010 41’ BT

 

 

 

 

15

 

 

 

Kota Sawahlunto

 

 

 

 

273,45

Kota Sawahlunto yang merupakan Kota Tambang dengan cadangan batubara sebanyak

73 juta ton dan terletak di tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui jalur antar kabupaten – kota di Sumatera Barat. Ketinggian Kota Sawahlunto berada pada 250 – 650 M dpl,

kemiringan 0 - > 40%.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

37

 

 

 

00 33’ LS – 00 43’ LS

1000 43’ BT – 1000 50’ BT

 

 

 

 

16

 

 

 

 

Kota Padang Panjang

 

 

 

 

23,00

Kota Padang Panjang terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama menuju Padang – Pekanbaru dan jalur lainnya yang menghubungkan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat. Topografi Kota Padang Panjang memiliki kemiringan lereng 0 – 40% dengan ketinggian berkisar

antara 550 m dpl – 900 m dpl.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

16

 

 

 

 

00 27’ LS – 00 30’ LS

1000 20’ BT – 1000 27’ BT

 

 

 

 

17

 

 

 

Kota Bukittinggi

 

 

 

 

25,239

Kota Bukittinggi terletak dibagian tengah Prov. Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis diantaranya Padang ke Medan, Padang Pekan Baru, serta persimpangan antar kabupaten, Kota Bukittinggi mempunyai kemiringan lereng antara 0% sampai dengan

8% dengan ketinggian 756 - 960 m dpl.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

24

 

 

 

010 16’ LS – 000 19’ LS

1000 21’ BT – 1000 25’ BT

 

 

 

 

18

 

 

 

Kota Payakumbuh

 

 

 

 

80,43

Kota Payakumbuh berada pada bagian timur Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah strategis jalur utama Padang (Provinsi Sumbar) – Pekanbaru (Prov. Riau). Letak Kota Payakumbuh berada di utara gunung api podam (G. Malintang) pada ketinggian 500m dpl,

dengan kemiringan 0 - > 40%.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

48

 

 

 

000 10’ LS – 00 17’ LS

1000 35’ BT – 1000 45’ BT

 

 

 

 

NO

NAMA KAB/ KOTA

LUAS (KM2)

 

KONDISI/KAWASAN

JUMLAH KECAMATAN

NAGARI/

DESA/ KELURAHAN

 

GEOGRAFIS

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Kota Pariaman

 

 

 

 

73,54

Kota Pariaman terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis antara Padang – Madina Sumut, dengan kemiringan antar 0 – 40% dan ketinggian 2 – 35 m dpl. Kota Pariaman memiliki 6 buah pulau-pulau kecil dengan

panjang garis pantai 12,7 Km.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

71

 

 

Kontak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat

Phone : (0751) 7053781

Fax : (0751) 7053781

Email : bpprkbprovsumbar@gmail.com

Alamat : Jalan Rasuna Said Nomor 74 Padang

Situs Resmi SUmbar

SIMAYA

Portal e-Gov

SIGA