Website DPPPA Sumatera Barat e-mail : dpppa@sumbarprov.go.id


WORKSHOP PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)


10 Jul 2018
5 Hits

WORKSHOP PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

Padang—Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlinudungan Anak Provinsi Sumatera Barat , Ibu Ratnawilis, A.Pi,M.Si mengatakan dalam sambutannya, “bahwa anak berkebutuhan khusus bagian dari masyarakat Indonesia dinilai sebagai pihak yang sangat rentan dengan kekerasan. Baik secara fisik maupun psikis. Penelantaran dan sikap tak perduli dengan perkembangannya adalah bagian dari kekerasan secara umum, apalagi hak-haknya tidak dipedulikan baik oleh keluarga maupun lingkungan sosialnya. Potensi kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus ini juga dipicu karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menangani anak dengan kebutuhan berbeda dibanding anak pada umumnya. Di satu sisi, sulit untuk melakukan pengusutan kekerasan pada kasus yang melibatkan ABK ini. Aparat penegak hukum akan kesulitan menggali keterangan dari korban. Oleh karena itu, langkah yang paling tepat adalah menghindari kekerasan dengan cara menyadarkan keluarga tentang hak anak baik dalam mendapat perlakuan terbaik, bersosialisasi, mengakses pendidikan, dan mengembangkan bakatnya”(5/7).

                Beliau juga memaparkan data ABK di Sumatera Barat, yakini anak terlantar berjumlah 21.023 orang, anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 285 orang, anak dengan kedisabilitasan berjumlah 5.524 orang, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 1.250 orang. Faktanya, hasil kajian yang dilakukan pemerintah menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, sebagian masyarakat lebih memilih menjauhkannya dari lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, dan mengabaikan perkembangan potensinya.

                Orang tua adalah unsur paling utama yang harus memenuhi hak anak. Selain itu,setiap orang dewasa serta negara bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Konvensi hak anak telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dilanjutkan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahkan kini lahir UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Atas dasar tersebut, memandang ABK sebagai kelompok anak yang harus dipinggirkan dari pergaulan sudah saatnya dibuang jauh-jauh.

                Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat, mengedukasi bagaimana caranya menghadapi anak berkebutuhan khusus. Setidaknya bagaimana membangun kemandiriannya.

» Berita Terkait


Back to top